BLORA – Pemkab Blora bersama DPRD Blora menyepakati perubahan KUA dan PPAS APBD 2026 serta KUA dan PPAS APBD 2027. Kesepakatan tersebut ditandatangani dalam rapat paripurna DPRD Blora, Kamis (13/8/2026).
Bupati Blora Arief Rohman mengatakan kesepakatan tersebut menjadi bentuk sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menentukan arah kebijakan anggaran daerah.
"Masukan dan saran dari DPRD menunjukkan fungsi legislatif dan eksekutif berjalan harmonis dan sinergis. Komitmen ini untuk membawa kemajuan pembangunan Kabupaten Blora," kata Arief.
Perubahan KUA dan PPAS 2026 dilakukan sebagai bagian dari proses penyusunan Perubahan APBD 2026. Penyesuaian diperlukan karena terdapat perubahan kondisi daerah dan pelaksanaan anggaran yang tidak sepenuhnya sesuai dengan asumsi awal.
Penyusunan perubahan tersebut mengacu pada Perubahan RKPD Blora 2026 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Selain perubahan anggaran 2026, Pemkab Blora dan DPRD juga menyepakati KUA dan PPAS APBD 2027. Penandatanganan dilakukan sesuai ketentuan bahwa kesepakatan rancangan KUA dan PPAS ditandatangani kepala daerah bersama pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua Agustus.
Dengan kesepakatan itu, tahapan berikutnya adalah penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD 2026 dan Raperda APBD 2027.
Arief berharap komunikasi antara Pemkab dan DPRD terus terjaga sehingga proses penganggaran berjalan tertib, transparan dan akuntabel.
"Kami berharap kerja sama yang sudah terjalin dapat terus dijaga demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blora," ujarnya.
Rapat paripurna tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, Sekda Blora, kepala perangkat daerah, camat, perwakilan partai politik, organisasi kemasyarakatan serta insan media.**Team Website.